Akupunktur Indonesia!

Mengembalikan keseimbangan secara holistik untuk mencapai hidup sehat
Memasyarakatkan akupunktur untuk mencapai hidup sehatdengan paradigma"back to nature"
Berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan derajat sehat masyarakat Indonesia

 

WELCOME

Selamat Datang di Website www.hakti.org

 

 

Flag Counter
 
 

 

PERGERAKAN ORGANISASI PROFESI HAKTI

 

DPP HAKTI

  1. Setelah DPP HAKTI terbentuk, maka DPP HAKTI segera memberitahukan hal tersebut ke Kementerian Kesehatan melalui BPPSDM dan MTKI.
  2. DPP HAKTI mendorong terbentuknya DPD HAKTI di Propinsi, minimal ada 3 DPD.
  3. Pengurus DPP HAKTI wajib memperjuangkan kepentingan organisasi di tingkat pusat untuk kepentingan anggota secara nasional.

DPD HAKTI

  1. Setelah DPD HAKTI Provinsi terbentuk, maka DPP HAKTI segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengurus DPD HAKTI.
  2. Pengurus DPD HAKTI wajib membuat stempel DPD HAKTI dan Kop Surat, untuk keperluan surat menyurat
  3. Pengurus DPD HAKTI Provinsi yang telah terbentuk segera memberitahukan terbentuknya DPD HAKTI ke Dinas Kesehatan Provinsi dengan melampirkan SK Susunan kepengurusan yang disahkan oleh DPP HAKTI.
  4. Pengurus DPP HAKTI wajib bekerjasama dengan dinas kesehatan provinsi dan memperjuangkan kepentingan organisasi di tingkat provinsi.
  5. Pengurus DPD HAKTI segera melakukan pendataan anggota di tiap kota dalam wilayah provinsi.
  6. DPD HAKTI segera mendorong terbentuknya DPC HAKTI di Kabupaten/ Kota, minimal ada 3 DPC di tiap provinsi.
  7. Pengurus DPD HAKTI wajib mencetak Kartu Tanda Anggota, sesuai data yang diajukan oleh pengurus DPC HAKTI.

DPC HAKTI

  1. Setelah DPC HAKTI Kabupaten/ Kota terbentuk, maka DPD HAKTI Provinsi segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengurus DPC HAKTI.
  2. Pengurus DPC HAKTI wajib membuat stempel DPC HAKTI dan Kop Surat, untuk keperluan surat menyurat.
  3. Pengurus DPC HAKTI Kabupaten/ Kota yang telah terbentuk segera memberitahukan terbentuknya DPC HAKTI ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dengan melampirkan SK Susunan kepengurusan yang disahkan oleh DPD HAKTI Provinsi.
  4. Pengurus DPP HAKTI wajib bekerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten/kota dan memperjuangkan kepentingan organisasi di kabupaten/ kota.
  5. Pengurus DPC HAKTI wajib melakukan pendataan, registrasi, dan penarikan iuran tahunan anggota di wilayahnya.
  6. Pengurus DPC HAKTI berhak menerbitkan surat rekomendasi ijin praktik

Link informasi | Back on Top

 

http://www.aas.ac.id
http://www.akupunktursolo.com

http://www.poltekkes-soepraoen.ac.id

 

Diseases and disorders that can be treated with acupuncture